Pemerintahan Netanyahu Berisiko Runtuh karena RUU Aturan Komunitas Ultra-ortodoks dan Dinas Militer

Pemerintahan Israel yang Dipimpin Netanyahu Berisiko Runtuh karena RUU Terkait Ultra-ortodoks dan Dinas Militer

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan bahwa pemerintahannya berisiko runtuh karena rancangan undang-undang.

Ada Rancanga Undang-undang Israel yang akan memperluas pengecualian komunitas ultra-ortodoks dari dinas militer, karena beberapa anggota koalisi terlibat dalam perselisihan mengenai masalah tersebut.

Rancangan undang-undang tersebut akan diajukan ke pemungutan suara di kabinet Israel pada tanggal 26 Maret.

Pada tanggal 25 Maret, media Ibrani melaporkan bahwa Netanyahu tidak akan mengingkari rancangan undang-undang ultra-Ortodoks dan bahwa tanpa rancangan undang-undang tersebut, pemerintahan tidak akan bertahan.

Pada hari Senin, perdana menteri menaikkan usia pengecualian ultra-ortodoks dari 26 menjadi 35 tahun.

Pemimpin partai oposisi dan Yesh Atid, Yair Lapid, pada hari yang sama menyerukan Benny Gantz, anggota kabinet perang dan pemimpin Partai Persatuan Nasional, untuk keluar dari pemerintahan jika RUU tersebut disahkan.

Gantz mengatakan sehari sebelumnya, pada hari Minggu, bahwa RUU tersebut merupakan “garis merah.”

“Rakyat tidak akan bisa menerima hal ini, Knesset tidak akan bisa memilihnya, dan saya serta rekan-rekan saya tidak akan bisa menjadi anggota pemerintahan darurat jika undang-undang tersebut disahkan oleh Knesset,” kata Gantz.

“Saya menyerukan kepada para menteri Partai Likud dan anggota Knesset – agar suara Anda didengar,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa undang-undang tersebut mewakili kegagalan nilai-nilai yang serius yang mengancam akan menyebabkan perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel.

Anggota partai Netanyahu, Likud, baru-baru ini mengatakan bahwa pengecualian tersebut tidak lagi masuk akal.

Perselisihan mengenai rancangan undang-undang tersebut telah mengakibatkan perpecahan yang mendalam di dalam pemerintahan Israel, dimana banyak pihak, termasuk Menteri Perang Yoav Gallant, memperingatkan bahwa pengecualian terhadap kelompok ultra-ortodoks dapat mempercepat krisis tenaga kerja parah yang dihadapi tentara.

Baca Juga  Kemenkes Bakal Gunakan Aplikasi Satusehat untuk Deteksi Dini Stunting

Gallant terus menegaskan bahwa dia tidak akan mendukung undang-undang apa pun kecuali semua anggota pemerintah dapat mencapai konsensus.

“Selasa mendatang, proposal keputusan mengenai masalah perekrutan akan diajukan ke pemerintah oleh perdana menteri, atas inisiatifnya. Posisiku tidak berubah. Saya tidak akan ikut serta dalam proposal apa pun yang tidak disetujui oleh semua faksi koalisi – dan di bawah kepemimpinan saya, sistem keamanan tidak akan mengajukan proposal tersebut untuk dijadikan undang-undang,” katanya.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *